REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae mendukung rencana Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengambil alih pengelolaan jembatan timbang dari pemerintah daerah (pemda). Sebab selama ini pemda tidak optimal mengelola jembatan timbang sesuai fungsinya.
"Saya kira itu langkah cerdas dari menteri," kata Ridwan saat dihubungi Republika, (30/1).
Ridwan mengatakan jembatan timbang berperan penting dalam menjaga kesinambungan kualitas jalan. Dia berpendapat Kementerian Perhubungan akan membuat standar pengelolaan dan pengawasan jembatan timbang lebih terukur dan terpadu.
"Jadi semua ada dalam satu parameter," ujarnya.
Selama ini kebanyakan jembatan timbang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap para petugas jembatan timbang di lapangan. Alhasil sering terjadi main mata antara oknum petugas jembatan timbang dengan para sopir.
"Misalnya yang boleh lewat itu kendaraan dengan berat muatan 10 sampai 20 ton. Tapi yang 30 ton bisa jalan karena ada main mata dengan sopir," kata Ridwan.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan Jonan harus menyiapkan petugas terlatih dan terdidik apabila ingin mengambil alih jembatan timbang. Selain itu kualitas sarana dan prasarana jembatan timbang juga mesti diperbaiki. Ridwan mengusulkan agar pengukur berat jembatan timbang tidak lagi manual tapi harus elektrik. Ini agar pengawasan bisa lebih optimal.
"Pengawasan terbaik menggunakan teknologi. Sehingga berat kendaraan diukur tanpa bisa dimanipulasi," ujar Ridwan.
Ridwan berharap ada komunikasi yang baik antara Jonan dengan seluruh pemda. Sebab selama ini jembatan timbang menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah.
"Ini tergantung kesepakatan pemerintah daerah dan pusat. Kita ini uang pusat dan daerah sama saja. Yang penting tepat sasaran," kata Ridwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika