REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Nasution menilai surat pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya, melanggar etika prosedur administrasi.

"Dalam SOP di beberapa bagian surat itu ada yang kosong, menurut kami aneh. Lalu siapa yang memberikan termasuk tanda terimanya juga tidak ada. KPK lagi-lagi langgar etika dalam prosedur administrasi," ujarnya di Mabes Polri, Jumat (30/1).

Razman melanjutkan, seharusnya surat tersebut ada tanda terimanya dari yang menerima dan memberikan.

"Saya tanya dari pos depan pembantu rumah tangga, staff, ajudan ada puluhan orang. Soal surat itu datang dari mana tidak ada yang tahu, katanya hanya ada yang antar lalu pergi," tuturnya.

Razman meminta agar KPK bertindak profesional terkait surat pemanggilan kliennya sebagai tersangka. Termasuk profesional soal surat penetapan tersangka yang hingga saat ini belum diterima Budi Gunawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komjen Budi Gunawan tidak menghadiri panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kabiro Binkar Deputi SDM Mabes Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika