REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis bahwa publik berharap presiden Indonesia Joko Widodo pascapemerintahan 100 hari bisa independen dalam menjalankan pemerintahan.
Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan, berdasarkan dari hasil riset kualitatif, ada lima harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Pertama, publik berharap Jokowi independen dan tanpa intervensi dalam membuat keputusan politik.
“Jokowi diharapkan lebih percaya diri sebagai 'panglima'. Bahkan, dari diskusi kelompok (FGD), ada pernyataan yang menggelitik yaitu keputusan politik penting negara harus dirumuskan di istana, bukan di Teuku Umar,” ujarnya saat memaparkan hasil survey 100 hari pemerintahan Jokowi: Tiga Rapor Merah, Dua Rapor Biru di kantornya, di Jakarta, Kamis (29/1).
Harapan kedua, publik berharap Jokowi menyadari bahwa yang merongrong dirinya bukan hanya partai Koalisi Merah Putih (KMP). Namun juga partai-partai pendukungnya yaitu koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal ini dilihat dari kualitas menteri-menteri partai dan pencalonan tersangka korupsi komisi pemberantasan korupsi (KPK) Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri.
Ketiga, publik berharap Jokowi menyadari bahwa kekuatan utamanya adalah kepercayaan publik.
“Jadi, jangan pernah khianati kepercayaan publik tersebut, terutama untuk kebijakan dan penempatan personel dalam rangka pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, kekuatan Jokowi adalah rakyat. Jokowi bisa terpilih menjadi orang nomor satu Indonesia karena pilihan rakyat atau people power. Sedangkan suaranya dan suara partai KIH di parlemen kalah besar dibandingkan KMP dan oposisi bisa mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi. Jika kepercayaan publik merosot, kata dia, maka pemerintahan Jokowi akan melemah.
Keempat, masyarakat berharap Jokowi tetap menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPK sebagai dua lembaga negara yang menjadi partnernya untuk politik yang sehat. Jokowi diharapkan sekuat tenaga menjaga dua lembaga tersebut, termasuk ikut menentukan kualitas pimpinannya yang teruji.
Kelima, Jokowi diharapkan memperkuat dirinya agar tak hanya tergantung pada partai politik tertentu.
Survei kali ini dilakukan melalui metode quick poll pada tanggal 26-27 Januari 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
