REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum bergerak untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukun terhadap rakyat papua.
Selain kasus kekerasan pada masyarakat sipil, Imparsial mencatat pada 18 Januari 2015, Indonesia telah mengeksekusi mati 6 orang terpidana mati kasus narkoba. Jaksa Agung juga menyatakan telah mempersiapkan eksekusi mati gelombang kedua yang kemungkinan akan dilaksanakan pada Februari 2015.
Imparsial mengaku kecewa dengan keputusan Presiden. Sebab,Presiden Joko Widodo ternyata tidak mempertimbangkan bahwa eksekusi mati adalah pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin konstitusi.
Poengky menjelaskan hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan merupakan produk warisan peninggalan penjajahan kolonial Belanda. Dalih melakukan eksekusi mati sebagai upaya serius pemerintah dalam pemberantasan narkoba dinilai salah besar oleh Imparsial.
"Hukuman mati yang diterima para kurir tersebut malah semakin melindungi para mafia narkoba yang lebih besar, apalagi mafia tersebut di bekengi oleh aparat," tambah Poengky.
Padahal, Poengky menyebut Joko Widodo dipilih masyarakat dengan harapan dapat memimpin bijak dan tidak bertangan besi. Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 setelah mendapatkan dukungan suara sebesar 53,85 persen rakyat Indonesia.
Imparsial mengakui track record Joko Widodo yang bersih dari pelanggaran HAM berat masa lalu dan bersih dari sejarah kelam Orde Baru. Track record itulah yang dinilai Imparsial mampu mendorong rakyat untuk memilihnya. Rakyat berharap, masa depan Indonesia, termasuk juga masa depan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia akan menjadi lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
