REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kepala desa di seluruh Jabar, harus berhati-hati. Karena, program sanitasi yang dibuat Pemprov Jabar, dimanfaatkan calo dan konsultan tak jelas. DPRD Jabar pun, kecewa dengan kondisi ini.
"Saat ini sudah ada klaim dari orang-orang yang menawarkan jasa ke desa-desa yang mendapat bantuan sanitasi. Mereka, mengaku sebagai konsultan. Oknum tersebut, menawarkan kepengurusan untuk bantuan sanitasi dari Pemprov Jabar," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, Rabu (28/1).
Menurut Untung, modus yang dilakukan para calo tersebut adalah mereka mengaku berasal dari sebuah konsultan tertentu. Mereka lalu mendatangi kepala desa dan menyatakan bahwa desa tersebut akan mendapatkan bantuan sanitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka pun, mengaku bisa memuluskan bantuan tersebut dengan meminta imbalan tertentu.
"Mereka meminta sejumlah imbalan. Jadi, sudah ada Kades yang melapor ke kami mengenai itu tepatnya di daerah Parigi Pangandaran," katanya.
Untung mengaku, sangat perihatin dengan kondisi ini. Karena, program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dicatut dan dimanfaatkan oknum tertentu. Ia menduga, para oknum tersebut memiliki jaringan. "Saya yakin mereka punya jaringan, tapi saya nggak ngerti jaringannya gimana, ini yang akan jadi persoalan ke depan. Yang jelas Pemprov Jabar sendiri belum membentuk konsultan," katanya.
Menurut Untung, hal tersebut harus segera diantisipasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu meluruskan masalah tersebut. Apalagi, anggaran bantuan untuk program sanitasi cukup besar. Bahkan, mencapai Rp 611 miliar, dimana setiap desa mendapatkan bantuan sekitar Rp 540 juta.
"Itu harus diaantisipasi, dan diluruskan bahwa tidak ada percaloan itu. Ini penting, karena uangnya besar Rp 540 juta," katanya.
Pemprov Jabar, kata dia, harus hati hari, jangan sampai nanti ada pihak yang memanfaatkan program tersebut dan mendapat keuntungan.
Untuk antisipasi, harus diumumkan bahwa Pemprov belum menerjunkan konsultan terkait program sanitasi. Ini, penting untuk membersihkan nama Pemprov Jabar. Karena, kalau hal tersebut sampai terjadi akan berdampak pada pembangunan fisik. "Dampaknya itu akan menurunkan kualitas, karena harus ada alokasi jasa untuk mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika