REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serius memberantas korupsi. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah yang membiarkan upaya kriminalisasi terhadap para komisioner KPK.
"Pemerintah tidak konsisten dan tidak serius terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi," kata Koordinator Lapangan AMBAK, Haerul Umam, Rabu (28/1).
Aksi demo mengkritisi 100 hari masa kerja Presiden Jokowi ini berlangsung di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi. Aksi diikuti kalangan LSM, mahasiswa, dan sejumlah wartawan.
Dalam aksinya, para demonstran membentangkan poster bertuliskan Save KPK, Save Indonesia, dan Stop Penghancuran KPK. Para demonstran juga mengharuskan Budi Gunawan Mundur, dan itu sebagai wujud Jokowi-JK mewujudkan janji-janji kampanyenya. "Jokowi-JK Presiden Anti Rakyat," teriak Haerul.
Sementara Humas AMBAK, Nyoman Mardika mengatakan, penetapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi dan pelemahan institusi KPK. Dia menilai pelemahan KPK merupakan bagian dari konspirasi para koruptor.
Mardika menegaskan, pemerintahan Jokowi sudah berjanji untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia mempertanyakan pelaksanaan janji-janji politik Jokowi saat Pilpres.
"Kami menagih janji kerja yang transparan, akuntabel sesuai janji Jokowi-JK saat berkampanye," katanya.
Sebaliknya, KPK telah menunjukan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Karenanya, mereka akan melawan upaya pelemahan lembaga yang konsisten terhadap pemberantasan korupsi. "Kami menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang pro terhadap koruptor. Mereka menginginkan agar KPK lemah dan tidak berdaya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
