REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik keras dari politisi PDIP pada Presiden Joko Widodo dianggap justru untuk menyelamatkan Jokowi. Menurut Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, partainya pantas marah dengan langkah Jokowi dan partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam mengatur struktur pemerintahan.

"Masak PDIP tidak marah dengan susunan menteri Jokowi? Marahlah, kecuali mereka yang pragmatis," kata Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon di kompleks parlemen, Rabu (28/1).

Menurut dia, susunan pemerintahan yang dibuat Jokowi tidak sejalan dengan ideologi yang diusung PDIP selama ini. Effendi menuding orang-orang yang ada di pemerintahan Jokowi berisi penganut sosialis dan neoliberal. Selain kecewa dengan susunan pemerintah yang dibentuk Jokowi, menurut Effendi, PDIP pantas marah dengan pembagian di dalam KIH.

Hal ini merujuk pada banyaknya kader partai Nasdem yang ditunjuk Jokowi mengisi posisi penting di pemerintahannya. Bahkan posisi Jaksa Agung juga diberikan pada kader pimpinan Surya Paloh ini. Dengan proporsi ini, PDIP mempertanyakan alasan Jokowi lebih banyak menempatkan kader Nasdem di jajarannya. 

"Kenapa Nasdem jadi 4 orang, memang Nasdem berapa persen," tegas Effendi.

Harusnya, imbuh dia, PDIP menjadi partai yang paling banyak menduduki posisi di pemerintahan. Hal itu wajar karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu, dan kadernya juga pemenang dalam pemilihan presiden. Jadi, dinilai wajar jika program-program pemerintah mengacu pada program partai dan jalannya pemerintahan dinahkodai oleh PDIP.

"Kalau dari 34 Menteri 30-nya orang PDIP juga tidak salah," imbuh dia. 

Namun, kondisinya justru PDIP hanya mendapat 3 posisi sebagai menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika