Rabu 28 Jan 2015 15:48 WIB

Menteri Puan: Penyaluran Raskin Selama Ini Bermasalah

Rep: c80/ Red: M Akbar
Puan Maharani
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Puan Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan ada yang tidak beres dalam penyaluran raskin selama ini. Ia menuding ada sejumlah persoalan yang menjadi penyebabkan distribusi raskin itu bermasalah.

''Rakyat seharusnya mendapatkan beras 15 kg yang menjadi haknya. Tapi kadang tidak sampai segitu,'' kata Puan saat meresmikan Program Raskin 2015, di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/1).

Puan menambahkan, selama ini masyarakat kerap menerima beras dalam kondisi busuk. Penyebabnya karena beras tersebut terlalu lama disimpan di dalam gudang yang tidak memadai untuk menyimpan beras.

''Kami sudah menginstrusikan bahwa raskin tidak boleh disimpam lebih dari 6 bulan di gudang yang ada,'' ujarnya.

Persoalan lainnya, kata Puan, ada beberapa daerah yang terkendala pembayaran raskin tersebut. Bahkan, hanya ada beberapa darah yang melakukan pembayaran tepat waktu. Diantaranya, kabupaten Bandung Barat, kota Bandung, kota Bogor, Sukabumi, pangandaran, dan beberapa kota lainnya. Sehingga menko PMK memberikan penghargaan kepada masing -masing daerah tersebut.

''Raskin yg harusnya 12 bulan kemudian mundur karena telat bayar. Atau beras biasanya ditahan menjelang saat -saat tertentu,'' ungkapnya.

Untuk itu, Puan meminta, apabila ada warga yang tidak dapat raskin sesuai alokasi, atau menemukan kejanggalan dalam pendistribusian raskin. Untuk lapor kepada kepala daerah masing-masing. ''Kalau bisa ke saya, karena Ini menyangkut hak rakyat,'' jelasnya

Puan mengatakan, beras yang ada saat ini harus ada barcode. Sehingga ketahuan apa jenisnya, berapa lama sudah digudang. Karena pemerintah sudah memberikan anggagran.

Untuk Jawa Barat, Puan menuturkan, pihaknya telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Karena anggaran tersebut harus disalurkan ke 6 ribu desa. Sehingga seringkali disana ada titik lemah, hal tersebut berdasarkan rekomendasi dari BPK dan KPK.

''Tahun ini 15 juta rumah tangga sasaran atau RTS, saya meminta tetap bergotong royong penyaluran dari distribusi hingga ke rakyat,'' harapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement