REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri yang kinerjanya kurang baik selama 100 hari pertama pemerintahannya. Namun menurutnya Jokowi belum perlu melakukan reshuffle kabinet.

"Presiden Joko Widodo butuh melakukan evaluasi juga terhadap sejumlah kementerian yang dianggap gagal merealisasikan sejumlah program yang harus dikerjakan pada 100 hari pertama pemerintahan," ujarnya, Selasa (27/1).

Muradi melanjutkan, untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya, Presiden Jokowi dinilai perlu memperbaiki konsolidasi antar kementeri. Sebab ia melihat selama 100 hari, konsolidasi kementerian belum efektif.

"Hal yang masih kurang dan belum efektif dilakukan adalah tingkat konsolidasi dan irama yang sama antar kementerian. Salah satu efeknya adalah konflik antara KPK dan Polri. Hal ini begitu berlarut-larut hingga pada derajat tertentu mengeliminasi sejumlah capaian kongkret dari target pemerintah," jelasnya.

Meski demikian, menurutnya Presiden Jokowi belum perlu melakukan reshuffle kabinet. Jokowi hanya perlu memberikan peringatan tegas ke para menterinya agar bisa lebih maksimal bekerja.

"Saya kira, belum sampai berpikir perlu untuk melakukan reshuffle kabinet, mungkin sebagai peringatan untuk mempertegas pentingnya menjalankan program, dan reshuffle kabinet bisa dilakukan apabila pada setahun pertama memang dianggap gagal," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika