REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan selama 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa hal positif yang dirasakan dunia usaha. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin membaik.

Menurutnya, salah satunya adalah adanya proses perizinan satu pintu yang cukup memudahkan investor. Perizinan satu pintu menjadi satu kepastian, baik dari sisi ketepatan waktu maupun biaya.

Sarman berharap, di waktu mendatang pemerintahan Jokowi-JK terus meningkatkan kapasitas SDM dan IT agar proses perizinan seminimal mungkin ada interaksi dengen lembaga. Artinya, diharapkan semua cukup dilakukan secara online.

"Adanya PTSP ini sesuatu yang lebih pasti baik dari biaya, lamanya juga pasti," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/1).

Dia juga mengapresiasi sektor perikanan yang mulai lebih tegas memerangi illegal fishing. Meskipun saat ini baru terlihat kulitnya saja, belum sampai pada hal yang lebih besar. Ia berharap ke depan akan semakin banyak gebrakan di sektor perikanan.

Namun, ia mengingatkan kepada pemerintah agar kondisi politik yang terjadi di tanah air tidak berdampak pada dunia ekonomi. Kisruh penegak hukum KPK dan Polri, kata dia menjadi satu faktor politik yang menjadi perhatian investor.

Sarman mengatakan investor memerlukan satu kepastian hukum. Jika sesama penegak hukum saling berseteru, ia khawatir investor menunda untuk berinvestasi di Indonesia. Ia juga menyarankan agara presiden selalu menjadi diri sendiri, bebas intervensi dari pihak manapun dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi.

Terakhir, dia mengapresiasi berdirinya badan kreatif. Ia berharap lembaga ini akan ditindaklanjuti di tingkat propinsi sehingga potensi industri kreatif bisa lebih maju. Ke depan, ia yakin industri kreatif di Indonesia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong ekspor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika