REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo, harus mampu mengungkap akar permasalahan dari kisruh antara dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri.
"Penyelesaian kisruh antara KPK dan Polri, sebaiknya dengan mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri," katanya di Jakarta, Selasa (28/1).
Menurutnya, tim independen yang beranggotakan sembilan orang ahli, memiliki tanggung jawab berat yakni mengungkapkan fakta-fakta di balik kisruh antara KPK dan Polri secara jernih.
Arsul Sani melanjutkan, tim independen harus mampu mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan serta Wakil Ketua KPK Bambang Widjonarko.
"Dalam menjalankan tugasnya, Tim Independen diharapkan dapat membuka diri terhadap informasi atau fakta-fakta penting dari masyarakat, termasuk adanya sinyalemen keterlibatan beberapa perwira tinggi di lingkungan Polri," jelasnya.
Beredar kabar, kisruh antara KPK dan Polri ini terkait dengan adanya persaingan di antara sejumlah perwira tinggi Polri yang bersaing untuk menjadi Kapolri.
Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo terdiri dari, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidique, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno; Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan, serta mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika