REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan konflik yang terjadi antara KPK dan Polri malah terkesan balas dendam. Poengky menilai kasus ini sebenarnya disebabkan oleh pengajuan nama Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo.

Poengky mengatakan konflik ini muncul ketika Presiden mengajukan calon kapolri tanpa sebelumnya meminta pertimbangan KPK dan PPATK. Sehingga orang yang ditunjuk Presiden diduga bermasalah dengan rekening gendut. Bermula dari kasus tersebut, persoalan antara KPK dan Polri malah menjadi vis a vis.

Apalagi Kabareskrim yang baru dikenal dekat dengan calon Kapolri yang diduga bermasalah tersebut. "Kesannya malah jadi seperti balas dendam, apalagi semua tindakan yang diambil bareskrim terkesan waktunya bertepatan dengan memanasnya konflik antara dua institusi besar ini," ujar Poengky, Selasa (27/1).

Penangkapan Bambang Widjajanto pun dirasa Poengky sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dan pelemahan terhadap KPK. Sebab, cara cara yang ditunjukan oleh Polri sangat tidak profesional, dari mulai penetapan hingga penangkapan Wakil Ketua KPK.

Poengky berharap agar perkara yang melibatkan BW harus bisa segera diselesaikan dan kemelut diantara dua kubu bisa segera selesai. Sebab, bagaimapun kedua institusi KPK dan Polri memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas negara.

Jika keduanya malah sibuk mengurusi permasalahan main sikut seperti ini tentu akan mengurangi tingkat kinerja kedua institusi dalam menjalankan tugasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika