REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan ada standar ganda kebebasan berpendapat yang diterapkan Pemerintah Prancis terkait terbitnya kartun majalah Satire Charlie Hebdo yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW.
"Prancis memberikan hukuman kepada para pelaku yang menyebarkan paham antisemitisme, namun bersamaan dengan itu mendukung penerbitan kartun bergambar Nabi Muhammad di majalah Charlie Hebdo," kata Hidayat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (26/1).
Hidayat menyampaikan hal ini dalam acara diskusi umum yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertajuk "Apakah Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Tidak Memiliki Batas?".
Seharusnya, kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Pemerintah Prancis harus memperhatikan kepentingan semua warga, termasuk kaum muslim Prancis yang jumlahnya sekitar empat persen dari total penduduk, sama dengan kaum Yahudi yang berjumlah satu persen dari jumlah warga.
"Tuntutan pemeluk muslim di Prancis itu sederhana yaitu ingin Nabi Muhammad dihormati dan ingin bebas menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti menggunakan jilbab," kata Hidayat.
Dia mengatakan hal ini terkait adanya larangan penggunaan simbol-simbol agama, termasuk jilbab, di tempat-tempat pelayanan publik seperti di sekolah-sekolah. "Padahal, penggunaan jilbab juga merupakan kebebasan berekspresi sebagai seorang perempuan muslim," tutur mantan Ketua MPR periode 2004-2009 ini.
Jika diteruskan, lanjut Hidayat, standar ganda akan berakibat pada suburnya paham-paham radikalisme di Eropa. "Standar ganda adalah bentuk ketidakadilan yang akan menimbulkan dan membangkitkan paham radikal di kalangan masyarakat Eropa," kata dia.
Sementara itu, selain Hidayat Nur Wahid, diskusi umum yang diadakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah ini juga dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Abdurrahman
Ikuti Whatsapp Channel Republika