REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kebijakan pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran tahun 2015 ini menuai protes dari banyak kepala daerah dan DPRD. Mereka juga memprotes larangan pembangunan gedung baru, pemotongan anggaran perjalanan dinas, dan kebijakan efisiensi lainnya.
"Tahun ini ada efisiensi, ada pemotongan yang cukup besar. Itu kan kewenangan menteri. Ini banyak daerah yang tanda petik protes, DPRD-nya protes," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/1).
Menutut Tjahjo, efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang ditekankan Presiden Jokowi untuk direalisasikan dari pusat hingga daerah. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tidak lagi mengutamakan belanja pegawai sebagaimana dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
"Dulu anggaran pembangunan tidak sampai 20 persen, zaman Orba saja mencapai 40 hingga 60 persen. Sekarang 80 persen untuk belanja pegawai, ini yang harus dibalik," ujarnya.
Protes yang disampaikan kepala daerah dan DPRD ke Inspektorat Jenderal Kemendagri, menurut Tjahjo sebagian besar karena dihapusnya anggaran yang sudah direncanakan peruntukannya jauh-jauh hari. Misalnya, rencana untuk membangun beberapa gedung baru.
"Kayak Sumbar (Sumatera Barat) efisiensinya sampai Rp 1.2 triliun, ya menjerit dia. Kita harus clear semuanya untuk infrastruktut," ungkapnya.
Kemendagri, lanjut Tjahjo, tidak akan memberikan toleransi atas protes tersebut. Termasuk kepala daerah dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan dirinya.Sebab, menurut Tjahjo ada beberapa orang yang langsung menanyakan perihal pemotongan anggaran tersebut.
"Kalau yang kepala daerahnya kebetulan satu partai berani telepon. Nanya, gimana mas," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
