Senin 26 Jan 2015 16:00 WIB

Nurul Arifin: Jokowi Belum Jadi Panglima Pemerintahan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
Presiden Jokowi, Wapres JK, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Presiden Jokowi, Wapres JK, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golar Nurul Arifin menilai hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mampu menjadi panglima dalam pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan sikap Jokowi saat berbagai kekisruhan di negara ini pun muncul beberapa akhir ini.

"Kalau kami melihat sekarang ini sedang terjadi kekisruhan, kegalauan, banyak hal yang sepertinya tidak terintegrasi dalam pemerintahan Jokowi. Kalau saya boleh menyebutnya, presiden sebagai kepala pemerintahan belum jadi penglima dalam pemerintahan," katanya di Universitas Paramadina di Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, Jokowi seharusnya memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk mengambil keputusan serta dapat menjadi panglima yang kuat dalam pemerintahannya. Sebab ia menilai Jokowi memiliki banyak pendukung dari rakyatnya.

Selain itu, Nurul mengatakan kekisruhan yang terjadi saat ini pun bukan disebabkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) seperti yang dikhawatirkan masyarakat sebelumnya. Namun, kekisruhan yang ada lebih disebabkan oleh keluarga Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu sendiri.

"Justru kekisruhannya bukan karena KMP akan menjadi penghalang seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Justru KMP ini membuktikan posisinya mendukung pemerintahan yang sah dan mengkritik secara konstruktif. Kami melihat kekacauan ini dari keluarga KIH sendiri," jelasnya.

Nurul juga menyebut posisi Presiden saat ini justru tak banyak memegang kendali pemerintahan. Ia menilai dalam pemerintahan Jokowi masih banyak intervensi-intervensi yang dilakukan oleh partainya serta pihak lainnya.

"Saya tidak tahu apa yang menyebabkan beliau kurang berani mengambil keputusan. Jadi inilah yang menjadi kisruhnya pemerintahan tiga bulan pertama ini," katanya.

Tak hanya itu, komunikasi dalam pemerintahan Jokowi juga dinilai tak berjalan dengan baik. Sehingga, hal ini pun dapat menjadi koreksi dalam pemerintahannya.

"Saya kira ini yang jadi koreksi. Sering kali komunikasi politik tidak berjalan baik, apakah karena komposisi struktur pemerintahan begitu berwarna ada muda-tua, senior-junior, saya tidak tahu," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement