REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sebesar Rp 235 miliar untuk penanganan bencana alam pada 2015.

"Anggaran yang disiapkan terdiri dari yang di pusat dan dana dekonsentrasi di 34 provinsi," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono di Jakarta, Senin (26/1).

Anggaran tersebut disiapkan antara lain untuk logistik korban bencana alam, dan pemenuhan stok penyangga. Margowiyono menjelaskan, penanganan bencana saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah daerah juga harus bersinergi untuk mengalokasikan APBD.

"Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah," tutur dia.

Dia menjelaskan, jika pemerintah daerah masih bisa menangani bencana alam yang terjadi maka Pemerintah Pusat tidak perlu turun tangan. "Kecuali jika pemda tidak mampu lagi menangani dan bencana alam tersebut pengaruhnya berdampak besar terhadap masyarakat, misalnya, kegiatan pemerintahan dan masyarakat lumpuh," katanya.

Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan bencana alam antara lain menyediakan kebutuhan dasar korban pada masa tanggap darurat. Kebutuhan dasar tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta bantuan jatah hidup (jadup) korban untuk sementara waktu selama tanggap darurat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika