REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi sengaja mengundang enam orang masyarakat untuk meminta masukan mengenai langkah-langkah terobosan yang bisa diambil menghadapi masalah KPK-Polri. Seperti disampaikan Presiden, semua sepakat jangan ada kriminalisasi.

Pratikno mengatakan, tokoh-tokoh yang diundang Presiden mewakili semua pihak yang terkait. Ada Oegroseno mewakili Polri. Ada Erry Ryana hardjapamekas dan Tumpak Haturangan Panggabean mewakili KPK, ada akademisi seperti Jimly A, Hikmahanto, dan Widodo Umar. Komposisi mereka itu diharapkan menjadikan masukan kepada Presiden benar-benar lengkap dan berimbang.  

Pertemuan Jokowi dengan keenam tokoh itu, menurut Mensesneg, baru bersifat pemanasan. Di hari-hari mendatang akan dilanjutkan dengan diskusi intensif.

Ketika ditanyakan, apakah tim enam tokoh merekomendasikan SP3 untuk Bambang Widjojanto, menurut Pratikno, belum didiskusikan.

Mantan Wakapolri Oegroseno  mengatakan, Presiden mengundang tokoh-tokoh masyarakat  sama sekali tidak mengganggu proses hukum di KPK dan Polri. Tentang ruang gerak keenam tokoh masyarakat, Oegroseno mengaku belum tahu karena masih akan dibicarakan lebih lanjut. Yang pasti, tokoh-tokoh masyarakat akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Menurut Oegroseno, untuk saat ini yang dituju para tokoh masyarakat yang kemungkinan akan menjadi Tim Independen Penyelesaian Hubungan KPK dan Polri adalah meredakan ketegangan yang tengah berlangsung.

Atas pertanyaan, apakah tim enam orang tokoh merekomendasikan kepada Presiden agar tetap melantik Budi Gunawan, ''Kita tidk berani rekomendasikan masalah itu,” ujar Oegroseno, Ahad (25/1) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika