REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Institusi Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bukan melakukan perselisihan. Kedua institusi penegak hukum tersebut seharusnya bisa fokus pada penanganan kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Ini layaknya sebuah skenario raksasa yang ingin membenturkan kedua institusi hukum ini. Negara harus diselamatkan, kepentingan penguasa yang terlibat BLBI jelas bermain di ranah ini," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan Farid Mamma di Makassar, Sabtu (23/1).
Dia meminta agar institusi Polri dan KPK membersihkan oknum yang disisipkan pihak tertentu sebagai upaya untuk menggagalkan upaya penegakan hukum membongkar kasus BLBI. Farid juga berharap masyarakat Indonesia tidak terjebak dengan skenario pembenturan kedua institusi aparat penegak hukum yang dua hari ini terus bergulir.
"Mari kita semua mendukung penuh KPK maupun Polri dalam mengusut tuntas kasus-kasus besar di negeri ini. Khususnya KPK yang saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disinyalir kuat melibatkan orang-orang besar didalamnya ," lanjut dia.
Sebelumnya, dalam penyelidikan kasus BLBI, KPK memeriksa beberapa mantan pejabat, di antaranya mantan menteri koordinator perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Ia diketahui kenal dekat dengan presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika