REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinasi dan komunikasi di internal PDI Perjuangan dianggap terlalu lemah. Karenanya, terjadi perbedaan pandangan terkait isu pertemuan partai moncong putih itu dengan Ketua KPK Abraham Samad.
"Bila pertemuan antara PDIP dan Samad terstruktur, tidak mungkin petinggi PDIP di pemerintahan tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut," kata pengamat politik Heri Budianto, Jumat (23/1).
Sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat di internal PDIP. Di satu sisi, mantan sekjen Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada pertemuan antara Samad dan petinggi PDIP. Sementara plt sekjen Hasto Kristyanto mengatakan adanya pertemuan dengannya sebanyak enam kali.
Heri menilai, pernyataan Hasto itu merupakan manuver individu. Karena pertemuan itu tampak tidak terstruktur dan teroganisasi.
Semestinya, kata dia, hal itu tidak terjadi. Karena semakin nampak bahwa ada agenda PDIP untuk mendorong dan meloloskan kasus Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai kapori.
KPK, lanjut dia, sebisa mungkin harus transparan dan segera mengklarifikasi tuduhan Hasto. Antara lain, dengan membentuk komite etik untuk menelusuri kasus yang menimpa Samad.