REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy, meminta gubernur Jabar, selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, mentertibkan aparatur sipil negera di wilayah Jabar. Sekaligus, membina kepala daerah kabupaten/kota agar mengikuti ketentuan yang sudah digariskan sebagai kebijakan revolusi mental dari pemerintah pusat.

''Jadi, saya berharap besar kepada Pak gub untuk melakukan supervisi terhadap pelayanan publik yang ada di kabupaten/kota di Jabar agar lebih baik lagi. Yang dimulai, di tingkat provinsi,'' ujar Yuddi kepada wartawan, Jumat (23/1).

Menurut Yuddy, pihaknya sudah mengoreksi perjalanan dinas di tingkat pusat. Pemangkasannya, dari Rp 41 triliun menjadi Rp 25 triliun di potong untuk efisiensi. Bahkan, semua pengajuan anggaran dinas yang kira-kira tak rasional dipotong.

Contohnya, kata Yuddy, di Kemenpan, biasanya kalau menterinya pergi mininal dua sampai tiga deputi ikut. Sehingga, total rombongan tak kurang dari 10 orang. Kalau ke luar kota, bisa dihitung berapa tiketnya kalau naik bisnis class.

''Presiden ngasih contoh naik ekonomi class, masa kita ngak ngikutin. Ada keteladanan yang dicontohkan oleh presiden. Saya jadi malu, selama jadi anggota DPR naik bisnis class,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika