REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh yang terjadi antara Ketua KPK, Abraham Samad, dengan Plt PDIP, Hasto Kristyanto, diharapkan menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi KPK, politisi, dan masyarakat.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan partai politik seharusnya dapat mengusung calon pejabat publik dan kader yang teruji integritasnya. Ini agar mereka kredibel dalam menjalankan tugasnya.

"Bisa memilih orang-orang yang kredibel, sehingga tidak ada prokontra dan protes," ujarnya.

Zuhro mengatakan KPK pun harus membenahi pola penangkapan seseorang sebagai tersangka. Perkara yang sedang dijalankan, kata dia, harus segera diusut dan jangan ditunda-tunda. Ini agar KPK tidak dikaitkan dengan ranah politik.

"Kalau sudah terbukti, ya jangan ditunda, supaya tidak dikaitkan dengan kasus politik seperti ini," katanya.

Sehingga, lanjutnya, jika perkara hukum ditunda, KPK tidak akan dituding bermain mata atau adanya menerima suap dari orang-orang yang tertangkap.

Sementara, masyarakat diminta tetap bersatu padu untuk kritis terhadap cara pemimpin negeri ini menjalankan tugasnya dan tetap pro terhadap pejabat yang bersih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika