REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, Algooth Putranto, menilai sengkarut pemilihan Kapolri merupakan momentum tepat bagi Joko Widodo untuk merebut kepemimpinan PDI Perjuangan dari tangan Megawati Soekarnoputri.

“Belum 100 hari kepemimpinan Presiden, jelas terlihat nafsu besar PDI sebagai partai pengusung Jokowi ternyata sekadar mengatasnamakan suara rakyat dan tidak mendukung upaya mewujudkan revolusi mental. Jokowi harus memikirkan cara yang lebih lugas untuk memastikan dukungan partai,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Jumat (23/1).

Algoth mengatakan tanpa dukungan partai yang kuat, Jokowi akan terjebak dalam pusaran sistem Presidensial dengan sistem multi partai yang cenderung menjalankan misi mengadakan kompromi dan akomodasi dengan partai-partai politik pengusung.

Bukti tersebut, kata dia, sudah sangat jelas saat Jokowi menyusun kabinet. ''Pemilihan Jaksa Agung, calon Kapolri, Watimpres hingga yang tak banyak dipedulikan masyarakat padahal vital yaitu penunjukan komisaris dan direksi BUMN,'' ujarnya.

Sayangnya, lanjut Algoth, PDI Perjuangan sejak jauh-jauh hari sepertinya sudah mengunci demokrasi di dalam partai jika melihat hasil Rapat Kerja Nasional akhir tahun lalu di Semarang yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2015-2020.

“Jokowi harus percaya diri. Yang memilih dia sebagai presiden adalah rakyat dan sebagai presiden dia disumpah mengabdi pada bangsa dan negara. Bukan pada kepentingan partai. Sebagai orang Jawa mestinya Jokowi Sabda Pandito Ratu. Omongan Presiden adalah sabda. Harus dilaksanakan!” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika