REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-– Tuduhan yang yang dilayangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, tidak bisa dipandang secara sepihak.
Samad dikabarkan lebih dari lima kali mengadakan pertemuan dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem terkait pencalonannya sebagai wakil presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan, masyarakat tidak bisa hanya mendengar kabar itu dari tulisan di media atau dari pihak lain. Apalagi saat ini PDIP telah membenarkan tuduhan tersebut.
“Masalahnya adalah, apakah hal itu memang benar-benar terjadi?” jelas Firman saat dihubungi ROL, Kamis (22/1).
Menurutnya, masalah seperti ini masih harus ada pembuktian. Masyarakat harus mendengar penjelasan dari pihak KPK sehingga tidak terjerumus ke dalam manuver politik yang dilakukan oleh PDIP. Namun, tambah Firman, jika yang dituduhkan kepada Samad memang benar-benar terjadi, maka hal itu sangat fatal. Masalah ini dapat menjadi bentuk kehancuran bagi lembaga pemberantasan korupsi.
"Sangat disayangkan, karena ada kemungkinan hal itu benar terjadi pada awal 2014 lalu," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP, telah meminta agar Abraham Samad tidak didiskreditkan. Terkait pernyataan Pelaksana Tugas PDIP Hasto Kristiyanto, ia mengatakan harus dikaji dulu sejauh mana Abraham Samad terlebih pertemuan dengan PDIP dan NasDem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika