REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Nasrullah mengatakan, baik PDIP maupun Abraham Samad harus melakukan klarifikasi mengenai pertemuan yang mereka lakukan. Sebab, saat ini terdengar santer di berbagai media kalau Abraham Samad melakukan pertemuan dengan PDIP sebanyak sembilan kali untuk lobi pencalonan wapres di Pilpres 2014.

"Kalau memang benar Abraham Samad melakukan pertemuan dengan PDIP untuk lobi-lobi jabatan wapres, maka dia harus diajukan ke Komite Etik KPK. Apalagi isu yang beredar menyebutkan Abraham gagal menjadi wapres karena Budi Gunawan (BG) yang memberitahu PDIP agar mereka tak memilih Abraham," kata Nasrullah di Jakarta, Kamis, (22/1).

Situasi itu diperparah dengan BG yang tiba-tiba dijadikan tersangka oleh KPK begitu usai ditunjuk menjadi calon Kapolri oleh Presiden Jokowi. Kalau itu benar, maka ada benang merahnya. "Kalau kejadiannya seperti itu, maka PDIP wajar kalau marah kepada Abraham Samad. Ibaratnya dia seperti balas dendam karena BG telah menggagalkannya menjadi wapres," ujar Nasrullah.

Dia berharap, jangan sampai konflik pribadi kedua orang ini jadi menyerat lembaga masing-masing. Jangan sampai terjadi konflik antara KPK dan Polri maupun PDIP. "Kalau sampai hal itu terjadi, maka berbahaya. Masalah harus diperkecil hanya pada individunya, jangan sampai ke lembaga," ujar Nasrullah.

Terkait berhak atau tidak Abraham Samad menjadi calon wapres, Nasrullah mengatakan, sebenarnya Abraham juga warga negara yang punya hak untuk menjadi wapres. Namun persoalannya ini melanggar kode etik KPK atau tidak, makanya ini harus diklarifikasi dengan mengajukan Abraham ke Komite Etik KPK.

"Kalau ternyata semua yang dituduhkan tidak benar, maka Abraham bisa mengklarifikasi. Sehingga nama KPK pun tetap bersih," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika