REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP meminta jangan ada yang mendeskreditkan Ketua KPK Abraham Samad. Terkait pernyataan Pelaksana Tugas PDIP Hasto Kristiyanto, ia mengatakan harus dikaji dulu sejauh mana Abraham Samad terlebih pertemuan dengan PDIP dan NasDem.
"Siapa pun boleh melakukan apapun asal jangan sampai dalam rangka mendeskreditkan orang," katanya di gedung KPK Jakarta, Kamis (22/1).
Johan melanjutkan, terkait pernyataan bahwa Abraham Samad melakukan banyak pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasdem, untuk proses pencalonan Abraham sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres.
"Kalau (yang) disampaikan ternyata benar, ya tentu kami harus melihat sejauh mana dokumen soal rekam jejak itu, apalagi ini adalah lembaga KPK, meskipun yang terlibat ketua KPK, tentu KPK (akan) terlibat di sana," jelasnya.
Seperti diketahui, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa keikutsertaan Abraham dalam pertemuan dengan petinggi PDIP dan Nasdem adalah karena inisiatif stafnya.
"Kami harapkan untuk berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014 yang lalu adalah benar dan hal tersebut atas inisiatif tim sukses dari bapak Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto.
Hasto juga merekomendasikan pembentukan Komite Etik KPK dalam menanggapi hal ini. "Merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk Komite Etik," ujarnya.
Ia mengaku dirinya adalah saksi dan sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan saksi pertemuan-pertemuan tersebut.
"Saya pribadi, Hasto Kristiyanto, bapak Hendropriyono dan beberapa saksi yang kami miliki yang di antaranya saat ini menduduki posisi sebagai menteri kabinet Kerja Jokowi-JK siap memberikan keterangan sebagai saksi," jelasnya.
Namun belum ada pimpinan KPK yang berkomentar mengenai kemungkinan pembentukkan Komite Etik tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika