REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia mengungkap bahwa sebanyak 74,60 persen responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Direktur Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama tiga bulan, cenderung negatif.
"Program pendidikan, program kartu, kebijakan ekonomi, kebijakan energi yang diterapkan Jokowi dinilai negatif oleh publik," ujarnya saat diskusi hasil riset Puspol Indonesia 2015 bertema Evaluasi Triwulan Rezim Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu (21/1).
Ia menjelaskan sebanyak 56 persen responden tidak yakin pemerintah mampu menguatkan nilai tukar rupiah dan 44 persen menjawab yakin. Kebijakan pemerintah yang mencabut pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi sorotan responden.
Sebanyak 44,44 persen responden menilai pengalihan subsidi kurang tepat ketika harga minyak dunia sedang turun dan 20,64 menjawab tidak masalah pengalihan subsidi BBM dilakukan selama dilaksanakan secara tepat.
Kemudian sebanyak 51,85 persen responden tidak yakin pengalihan subsidi BBM dapat mendorong terciptanya pembangunan di sektor produktif dan hanya 48,15 persen merasa yakin dengan pengalihan subsidi itu dapat mendorong terciptanya pembangunan di sektor produktif kerakyatan.
"Sehingga, sebanyak 51 persen responden mulai tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 74,60 responden tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK," katanya.
Program Jokowi-JK yang dinilai positif oleh publik adalah di bidang maritim yaitu sebanyak 45 persen. Survei kali ini dilakukan sejak 6 sampai 16 Januari 2015. Konsentrasi riset dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Penentuan responden menggunakan teknik multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 756 orang dengan mempertimbangkan tingkat heterogenitas wilayah, jenis kelamin, usia, dan mata pencaharian responden. Margin of error survei ini adalah 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika