REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menghormati supermasi hukum terkait ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, DPR sudah menyetujui Budi menjadi kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.
Menurut Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait partainya akan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, dalam kasus pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Kita hormati supermasi hukum. Berapa kali disampaikan KPK dibentuk saat Megawati Soekarnoputri jadi presiden. Ya tentu asas praduga tak bersalah jadi dikedepankan.
Dan kita jaga dong institusi Polri, Kejaksaan, KPK, kita membangun ini, pilar hukum kita ini benar-benar selain MA, MK, betul-betul dengan baik," kata Maruarar usai menemui Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (20/1).
Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Budi menjadi Kapolri. Jokowi mengatakan penundaan perlu dilakukan lantaran Budi sedang menjalani proses hukum.
Calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meskipun begitu, Budi tetap menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR RI. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Komisi III dan Paripurna menyetujui Budi diangkat sebagai Kapolri baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
