REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf membantah tudingan tidak ada komunikasi antara lembaganya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, selama ini komunikasi dengan presiden berjalan lancar.

"Komunikasi kita jalan terus," kata Yusuf saat dihubungi Republika, Selasa (20/1).

Hanya saja, lanjut Yusuf, dalam penunjukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), PPATK memang tidak dilibatkan.

"Kemarin kami nggak diundang kan," ungkapnya.

Yusuf enggan mengomentari lebih lanjut tentang polemik penunjukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Status hukum Budi Gunawan sebagai tersangka akhirnya membuat pelantikannya ditunda. Presiden kemudian mengambil kebijakan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK menjaga wibawa kepresidenan.

Tedjo berharap akan adanya komunikasi terlebih dulu dengan Presiden apabila calon pejabat yang diajukan pemerintah diduga bermasalah.

"Kalau ada calon, dan KPK dengar ada sesuatu di sana, bertemulah dengan Presiden, jangan sampai Presiden dipermalukan dengan situasi begini. Sampaikan saja secara terbuka ke Presiden, pasti jadi pertimbangan," kata Tedjo di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (20/1).

Tedjo menyebut pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang tidak melibatkan KPK dan PPATK. Menurut dia, pemerintah tidak memiliki kewajiban menggunakan dua lembaga itu untuk menelusuri rekam jejak.

Meski begitu, lanjut Tedjo, bila KPK dan PPATK ternyata menilai ada persoalan dalam calon yang akan ditetapkan oleh Presiden, Tedjo meminta agar kedua lembaga itu bersuara.

"Jangan sampai ada institusi yang tidak tersentuh, maka komunikasi itu perlu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika