REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, menyatakan, masalah internal kepolisian menjadi penyebab terjadinya penundaan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

"Problem Polri selalu muncul dari internal itu dari jaman Bung Karno hingga hari ini. Jadi ngga single actor, banyak penumpang gelapnya," ujarnya, dalam Aktual Forum di Warung Komando Jakarta, Ahad (18/1).

Lebih lanjut dikatakan Muradi, adanya tim sukses dalam Polri pada pergantian Kapolri dinilai merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ada perang internal yang membuat pergantian tersebut menimbulkan permasalahan. "Di Polri itu ada perang dalam, ada yang sakit hati, dam sebagainya. Kunci utamanya bukan di Presiden atau DPR, tapi diteman-teman Polri itu sendiri, calon-calon itu punya tim suksesnya sendiri," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Jumat lalu Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Komisaris Jenderal  Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan proses hukum yang saat ini membelit Komjen Budi Gunawan yanh telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Selain itu Presiden mengatakan, dirinya telah menandantangani dua Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemberhentian dengan hormat Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri, dan Kepres kedua tentang penugasan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolri.

Ditempat yang sama, anggota komisi III Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengaku kecewa terhadap keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Sebagai fraksi pendukung kami sangat kecewa terhadap presiden Jokowi," kata Trimedya.

Menurutnya, komisi III sudah melakukan tugas konstitusioanal untuk memilih Budi Gunawan menjadi kapolri. Trimedya menambahkan sebagai fraksi pendukung Presiden Jokowi harus tetap melakukan pelantikan terhadap Budi Gunawan. Ia juga berharap anggota partai yang lain bisa menerima keputusan presiden. "Semoga sikap presiden bisa di terima", katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika