REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan revisi ini penting karena seringnya terjadi kasus kebakaran hutan di lahan tersebut. Langkah revisi akan diawali dengan pengumpulan rekomendasi dari sejumlah pakar.
"Kami ingin revisi PP dapat diterima semua kalangan, yakni tidak menyulitkan pengusaha sawit dan kebakaran hutan tidak terjadi lagi," katanya.
Ia melanjutkan, harus diakui bahwa sawit berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun kebakaran hutan juga merugikan negara dan dunia internasional.
Sebelumnya, kalangan pengusaha memprotes isi Pasal 23 ayat 3a yang menyatakan ekosistem gambut dinyatakan rusak apabila level air gambut lebih dari 0,4 meter dari permukaan.
Dengan aturan tersebut, batas muka air gambut akan merendam akar pohon perkebunan dan hutan tanaman karena panjang akar biasanya melebihi 1 meter. Akibatnya, pohon yang ditanam akan mati.
Di sisi lain, lanjutnya sejumlah pengamat dan aktivis lingkungan menginginkan jarak air dari permukaan lahan gambut yaitu 0,2 meter. Tujuannya agar kebakaran hutan dapat tercegah mengingat karakter lahan gambut yang basah.
Makanya, agar revisi PP diterima semua kalangan, kementerian akan melakukan sejumlah pengkajian oleh para pakar, serta mengajak berdialog bagi semua pihak terkait lahan gambut dan sawit.
"Termasuk dunia usaha juga kita ajak bicara," ujarnya.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Teguh Surya mengungkapkan, menteri harus memastikan PP Gambut direvisi demi memperkuat komitmen presiden dalam melindungi gambut total.
Ia menekankan agar revisi dilakukan atas landasan keilmuan dibarengi unsur kehati-hatian. Sebab para kelompok ahli pun terbelah, di mana ada kelompok yang telah terpengaruh dunia usaha.
"Pada dasarnya, pengelolaan hutan tanaman industri dan sawit di lahan gambut jelas tindakan bunuh diri ekosistem," katanya.
Alasannya pengelolaan gambut mesti dengan tanaman yang beradaptasi dengan gambut. Makanya, tak boleh ada kanalisasi yang mengeringkan lahan.
Aturan peralihan dan penutupan lahan, lanjut dia, masih menjadi batu ganjalan dalam melindungi ekosistem gambut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
