REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejalan dengan politik hukum yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama, terkait dengan keputusan Jokowi untuk mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.

"Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang membenturkan institusi Polri yang solid dengan kepresidenan dan DPR dengan KPK," ujar Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di kediaman ketua umum Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (16/1) dini hari.  

Ia pun meminta agar semua pihak untuk berpikir jernih dan dengan kepala dingin. Sehingga, bisa diketahui pihak-pihak mana yang mencoba memancing di air keruh. "Seharusnya semua pihak menghormati keputusan presiden," paparnya.

Secara politik, kata dia, proses penentuan kapolri sudah berjalan sesuai undang-undang. DPR pun sudah menyetujui usulan Jokowi yang ingin mengangkat Budi Gunawan sebagai orang nomor satu di Polri.

"DPR kan sudah ambil keputusan. Tentunya, presiden akan menindaklanjuti keputusan itu," ungkap dia.

Ia pun menyatakan, menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Meskipun ada beberapa hal yang menurutnya perlu dipertimbangkan. 

Misalnya, kata dia, kenapa dalam kasus gratifikasi yang disebut KPK melibatkan Budi Gunawan hanya melibatkan satu orang. Sedangkan nama si pemberi tidak muncul. 

Kemudian, penetapannya juga seolah-olah tergesa-gesa. Padahal ada proses politik yang sedang berjalan. Sehingga tidak sempat dilakukan pemanggilan saksi-saksi.

"Budi Gunawan sendiri belum pernah diperiksa. Ini kan ada perlakuan yang mengabaikan aspek-aspek keadilan. Shrsnya KPK sjalan dgn politik hukum yang djalankan presiden. Tapi apapun kita hormati proses hukum," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika