REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan rakyat berada di balik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga komisi tersebut tidak perlu ragu untuk meneruskan penyidikan terhadap calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan dan mengungkap korupsi yang dilakukan pejabat negara lainnya.

"Abraham Samad dan komisioner KPK yang lain harus terus melanjutkan perjuangan, meskipun DPR tidak berani menunjukkan nyalinya untuk memberantas korupsi," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (15/1).

Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan rakyat pantas kecewa dengan keputusan DPR yang menyetujui Budi Gunawan untuk menjadi kapolri menggantikan Jenderal Polisi Sutarman yang akan purnatugas sebagai perwira polisi pada Oktober 2015.

Dengan persetujuan dari DPR, dan status tersangka yang ditetapkan oleh KPK terhadap Budi Gunawan, Nanat menilai kini bola panas calon kapolri ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pejabat-pejabat negara yang menjadi tersangka korupsi mundur dari jabatannya.

Nanat mencontohkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali di Kabinet Indonesia Bersatu II yang mengundurkan diri, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena itu, aneh bila seorang tersangka kasus korupsi justru dipilih menjadi pejabat negara, apalagi kapolri. Bagaimana nanti masa depan penegakan hukum di Indonesia bila lembaga penegak hukum dipimpin tersangka korupsi?" tuturnya.

DPR akhirnya menyetujui Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Sutarman akan purnatugas sebagai perwira polisi pada Oktober 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika