REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akan memantau pengelolaan keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap pekan. Hal tersebut agar Penyerapan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) maksimal.
''Kami akan kontrol seminggu sekali mulai 2015 ini. Kita tidak ingin dana-dana bantuan cair di akhir tahun,'' ujar pria yang akrab disapa Aher itu.
Menurutnya persoalan administrasi harus diselesaikan sejak awal. Heryawan mengatakan, Ia siap melakukan verifikasi pengaturan keuangan di setiap OPD. Bahkan, pihaknya akan menuruti peraturan pemerintah pusat seperti tidak ada rapat di hotel serta enam bulan ini tidak ada kunjungan ke luar negeri.
"Kami efektifkan anggaran. Kalau pemasaran wisata Jabar itu bisa menggunakan internet. Tidak harus ada kunjungan ke luar negeri," katanya.
Ia mengklaim, penyerapan anggaran Pemprov Jabar cukup baik. Untuk 2014 lalu, penyerapan anggaran Jabar hampir mendekati 90 persen. Meskipun ada penurunan di tahun 2013. Jabar bisa memanfaatkan anggaran dengan baik.
"Memang idealnya diatas 90 persen,'' ucapnya.
Namun, kata dia, setiap tahun pasti selalu ada SILPA karena pasti ada proyek yang tendernya gagal. Jika dipaksakan, akan malah bermasalah. Menurutnya, Ia menargetkan penyerapan anggaran di 2015 ini bisa mencapai 2015 persen.
Aher mengakui penyerapan anggaran tahun lalu memang menurun. Selain tahun politik, penyerapan anggaran juga tersendat oleh edaran KPK yang melarang pencairan dana bansos sebelum pemilihan legislatif dan presiden tuntas.
Ia juga berharap proyek infrastruktur kedepannya berjalan dengan lancar. Bahkan mulai tahun ini, Provinsi Jabar berencana untuk membangun gedung monumental sehingga proses lelang berjalan ketat. Pemprov Jabar akan menggunakan sistem dengan kualitas terbaik kepada peserta tender karena ingin memiliki bangunan yang kokoh.
''Usianya kokoh hingga 100 tahun lebih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika