REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menegaskan akan mencabut izin maskapai yang terbukti melanggar jadwal penerbangan sesuai izin. Saat ini Kemenhub tengah melakukan audit terhadap kantor dan otoritas bandara di lima bandara.
Kelima bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Sultan Hasanudin Makassar dan Bandara Kuala Namu Medan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Udara Dirjen Perhubungan Udara Kemehub, Muhammad Alwi, mengatakan sampai Rabu (7/1) siang, perkembangan audit telah mencapai 40 persen. Ditergetkan pada Rabu malam proses audit dan rekapitulasi data bisa selesai.
"Maka audit yang saya perintahkan, jika ada beda hari tentunya akan dibekukan izinnya terhadap maskapai mana pun, jika melebihi itu ada sanksi," jelas Alwi.
Ia melanjutkan, proses audit tersebut meliputi bagaimana pengaturan rute dan implementasi rute. Alwi menyangkal jika audit tersebut dilakukan setelah kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 28 Desmeber 2014 kemarin.
Menurutnya, audit kepada kantor bandara dan otoritas bandara adalah tugas wajib dan rutin yang dilakukan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
Saat ditanya bagaimana AirAsia QZ8501 bisa terbang, menurut Alwi pesawat tersebut mengacu pada slot time bukan izin rute yang sudah diapprove pemerintah.
Padahal slot time adalah komponen persyaratan izin rute. Proses memperoleh slot tersebut diurus oleh Indonesia Slot Coordinator (IDSC).
"Dasarnya (AirAsia terbang) mengacu slot time, seharusnya izin rute yang diapprove pemerintah, slot time itu hanya komponen untuk mendapatkan izin rute," tegasnya.
Terkait dua pejabat bandara Juanda yang dimutasi, Alwi mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan instansi Kemenhub terhadap pejabat tersebut.
Di sisi lain, pihaknya juga mengizinkan instansi lain yang ingin melakukan audit atau investigasi terkait berbagai indikasi dari pelanggaran izin terbang pesawat AirAsia QZ8501 tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika