REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta mendukung strategi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
"Secara normatif strategi itu harus didukung. Tinggal variabel-variabel yang menyukseskan itu yang harus dicek," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ahmad Zairofi saat dihubungi ROL, Senin (5/1),
Ahmad meminta Pemerintah Provinsi DKI fokus agar program-program kerja dalam mengurai kemacetan di Jakarta terlaksana sesuai target. "Masalah pertama apakah law inforcement atau masalah lainnya. Misalnya masalah pengembangan lahan parkir. Jadi harus terintegrasi antara penegakan hukum dan penningkatan sarana pendukung bagi lancarnya program kerja," ujar politikus PKS ini.
Ia mengaku tidak bisa mengukur, apakah strategi Basuki memecat M Akbar dari kepala Dinas Perhubungan DKI menjadi staf biasa, bisa mengatasi kemacetan dan parkir liar atau tidak.
Menurutnya, pemecahan masalah transportasi di Ibu Kota tergantung kesolidan semua jajaran di bawah gubernur. "Setidaknya kita di DPRD akan mengukurnya itu kepada apa capaian-capain pembangunan di DKI ini sudah sesuai dengan rencana pembangun atau tidak," katanya.