REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN—Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman, Tri Endah Yitnani mengatakan, sedang berupaya menjadikan pasar tradisional untuk mampu bersaing dengan pasar modern. Membuat pasar percontohan merupakan salah satu langkah agar pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern.
Menurut Tri, pada 2015 akan ada tiga pasar yang akan digarap sebagai pasar tradisional percontohan. Ketiga pasar tersebut yaitu, pasar Sleman, Cebongan, dan Kebunangun. Setiap tahunnya, kata dia, akan ada tiga pasar yang akan digarap sebagai pasar percontohan.
“Nanti semua aktivitas dipusatkan di pasar percontohan terutama di tiga pasar yang akan digarap pada 2015,” ujar Tri, di sela-sela festival memasak belut di Pusat Kuliner Godean, Sleman, Yogyakarta, Ahad (4/1).
Pasar percontohan tersebut, menurut Tri akan dikembangkan dari segi fisi maupun nonfisik. Bangunan pasar yang baik merupakan pengembangan pasar secara fisik. Sementara pemberdayaan pedagang dan penataan pedagang, kata Tri, merupakan pengembangan nonfisik.
Ia menilai jika kelebihan pasar modern terkait dengan kebersihan maka pasar tradisional yang akan dijadikan pasar percontohan juga harus bersih. Dari segi pelayanan jika di pasar modern dilayani dengan ramah, di pasar percontohan pun juga harus demikian. Sehingga, pasar tradisional yang dijadikan percontohan bisa bersanding dengan pasar modern meskipun Tri mengakui cukup sulit untuk melampauinya.
Mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membangun pasar percontohan, kata Tri, rata-rata akan menghabiskan Rp 40 miliar untuk dua pasar yang kapasitasnya besar. Namun, untuk pasar dengan kapasitas sedang, Tri memperkirakan akan menelan Rp 5 miliar.
Kemudian saat ditanya mengenai revitalisasi pasar tradisional yang ada di Sleman, Tri mengaku ada beberapa strategi. Untuk pasar besar, seperti pasar Sleman, Godean, Prambanan, Tempel, Gamping, dan Pekem apabila sudah mapan akan dijadikan perusahaan dagang.
Nantinya, setelah menjadi perusahaan dagang maka, kata Tri, pengelolaan sendiri akan dilakukan oleh perusahaan daerah. Sehingga untuk kebutuhan perbaikan tidak tergantung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk pasar sedang dan kecil pengelolaan tetapi berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” C67
Ikuti Whatsapp Channel Republika