REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium pada awal 2015 dinilai sebagai bentuk respons baik dari pemerintah. Koreksi terhadap tarif baru tersebut menjawab keinginan sebagian besar masyarakat saat ini.
"Saya ucapkan selamat kepada Presiden Jokowi, yang menyambut keinginan rakyat," kata mantan menteri perekonomian, Rizal Ramli melalui akun twitternya, Kamis (1/1).
Harga minyak dunia anjlok dari 105 dolar AS menjadi 55 dolar AS per barel. Dengan menurunkan harga BBM bersubidi dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600, kata dia, merupakan langkah tepat yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 belum lama ini dianggap 'kesusu' dengan argumen para pejabat yang asal bicara. Jokowi pun terlalu membuka diri terhadap saran itu dan menerapkannya.
"Dengan harga Rp 7.600, pemerintah sebetulnya sudah untung Rp 200 hingga Rp 300," ujar dia.
Menurutnya, golongan menengah ke bawah secara tidak langsung memperoleh subsidi pemerintah dari infrastruktur. Kemudian, konsumen menengah ke atas yang menggunakan jenis Pertamax harus membayar lebih mahal melalui pajak BBM.
Salah satu esensi dari ekonomi konstitusi, lanjut Rizal, adalah prinsip 'burden and benefit sharing'. Artinya, beban ekonomi ditanggung bersama sesuai kemampuan. Mereka yang lebih mampu membayar lebih mahal.
"Pemerintah neoliberal, mengabaikan prinsip ini. Mereka antisubsidi silang, hanya mengandalkan hitungan-hitungan finansial, mengabaikan dampak sosial dan ekonomis," kata dia.
Menurut dia, pemerintah seolah tak paham kalau finansial itu hanya subsistem dari hitungan ekonomis mereka. Golongan menengah ke bawah diindikasikan dari pengendara motor dan angkot harus membayar tinggi.
"Sementara gol menengah atas tidak mengalami kenaikan harga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
