REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pemerintah harus melihat 2015 sebagai tahun bekerja sama memenuhi janji-janjinya, sementara DPR tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Peran ini tidak bisa dikurangi hanya karena kita ingin menghibur pemerintah tetapi fungsi DPR yang ketat itulah yang dapat membantu perbaikan kinerja pemerintah demi rakyat Indonesia," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Fahri mengatakan tiga bulan setelah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, waktu yang cukup melihat politik sebagai kompetisi dan saat ini harus melihatnya sebagai kerja sama. Dia menilai semua orang perlu menunjukkan bukti atas semua janjinya terutama presiden yang memang di sumpah untuk kerja pelaksanaan.
Selain itu, menurut dia, selama era reformasi, bangsa Indonesia telah larut dalam riuh rendahnya gladi dialektika dan persaingan. Fahri mengatakan di awal tahun 2015, kita tekadkan puncak dari gladi tersebut dan memasuki medan sebenarnya dari demokrasi kita yang sebenar-benarnya. "Demokrasi yang senantiasa berada di titik keseimbangan antara prosedur dan substansi," ujarnya.
Dia menjelaskan demokrasi Indonesia merangkai kompetisi dalam bingkai kooperasi. Selain itu, ujar dia, demokrasi yang tunduk di bawah keinsyafan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa dalam tanggung jawabnya kepada kesejahteraan rakyat.