Rabu 24 Dec 2014 23:00 WIB

Swasembada Pangan, Pemerintah Gelontorkan Rp 30 T

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Erdy Nasrul
  Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau sarana irigasi persawahan saat melakan kunjugan kerja ke tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni Pekalongan, Tegal dan Brebes.  (foto : Wisnu Aji Prasetiyo)
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meninjau sarana irigasi persawahan saat melakan kunjugan kerja ke tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni Pekalongan, Tegal dan Brebes. (foto : Wisnu Aji Prasetiyo)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan akan mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Untuk mencapai target ini pun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 28 triliun atau senilai dengan 9,5 juta ton pupuk. Sedangkan, untuk benih, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 2 triliun. "9,5 juta ton pupuk senilai dengan Rp 28 triliun. (Benih) Insya Allah Rp 2 triliun," kata Amran usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (23/12).

Anggaran ini, katanya, sudah masuk dalam APBNP 2015. Amran juga mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah pun harus memastikan tak ada keterlambatan distribusi pupuk. Menurutnya, keterlambatan distribusi pupuk dapat mempengaruhi target swasembada ini. "(Keterlambatan pupuk, benih) Sangat. Sangat. Itu saya hitung kemarin dengan para ahli, kumpulkan," kata Amran. 

Menurutnya, keterlambatan distribusi pupuk dalam dua pekan dapat menyebabkan kerugian hasil panen hingga satu ton per hektar. "Kalau ini dikali lima juta hektar itu lima juta ton. Itu sudah swasembada. Itu baru masalah waktu," jelasnya. Ia menegaskan, dalam pertemuannya dengan JK, distribusi pupuk tidak boleh terlambat. Meskipun dengan biaya yang sama dan jumlah pupuk yang tetap, katanya, keterlambatan pupuk dapat mengurangi produksi panen. "Padahal kan biaya sama nih, dua minggu baru tiba biaya sama kalau tiba lebih awalkan. Tapi merugikan petani. Gitu loh," kata Amran.

Menurutnya, hampir 50 kabupaten di 14 provinsi mengalami permasalahan dalam distribusi pupuk. Hal ini dapat diperbaiki dengan penyaluran jumlah pupuk yang tepat serta distribusi yang tepat waktu. Amran juga meminta agar tiap daerah menghilangkan egoisme sektoral karena dapat memperlambat alokasi pupuk di tiap daerah. "Katakanlah contohnya kabupaten ada 10 ton tapi butuhnya 7 ton, kan ada sisa 3. Karena egoisme sektoral ini tidak mau dipindahkan ke kabupaten lain. Yang seperti itulah contohnya sehingga membuat lambat," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement