Selasa 23 Dec 2014 19:20 WIB

Moeldoko Berharap Remunerasi Capai 50 Persen Sesuai Janji Presiden

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Bayu Hermawan
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengacungkan ibu jarinya usai meresmikan upacara pembukaan Latihan Gabungan Satgultor TNI Tri Matra IX Tahun 2014 di Lapangan Batalyon 461 Paskhas, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengacungkan ibu jarinya usai meresmikan upacara pembukaan Latihan Gabungan Satgultor TNI Tri Matra IX Tahun 2014 di Lapangan Batalyon 461 Paskhas, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko kembali menegaskan niat pemerintah untuk meningkatkan remunerasi atau Tunjangan Kinerja (Tunkir) terhadap anggota TNI. Ia berharap besaran remunerasi bisa mencapai 50 persen, sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo.

''Pada saat pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan, beliau (Presiden Joko Widodo) mengatakan, nanti akan dapat penambahan peningkatan remunerasi bdari 37 persen menjadi kurang lebih 50 persen,'' katanya kepada wartawan di Mabes TNI pada sela-sela acara Rapim TNI Tahun Anggaran 2015, Selasa (23/12).

Remunerasi prajurit TNI ini pun sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015 hingga 2019 mendatang. Terutama dalam penyusunan Renstra Kesejahteraan Prajurit.

Renstra Kesejahteraan Prajurit itu mencakup sistem penggajian dan kompensasi, perumahan prajurit, dan kesehatan. Selain itu, dalam Rapim kali ini, Panglima TNI juga menyebut soal adanya Renstra terkait pemeliharaan dan perawatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Moeldoko menjelaskan Renstra ini akan menjadi panduan dan arahan dalam penyelenggaraan anggaran pada lima tahun mendatang. Panglima TNI pun menyebut, pihaknya telah menyampaikan Renstra ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Komisi satu DPR.

''Kami baru membuat Renstranya (kesejahteraan prajurit dan perawatan Alutsista), itu baru akan dioperasionalkan pada 2016. Tapi itu (Renstra) sebagaiu suatu pegangan,'' katanya.

Terkait rencana pemerintah untuk menambah anggaran pertahanan, Moeldoko menyatakan, hal itu akan diatur mekanismenya oleh Kementerian Pertahanan. Pun dengan alokasi-alokasi anggaran yang diberikan kepada tiap matra.

Moeldoko pun membantah jika dengan adanya visi Poros Maritim Dunia, maka TNI AL akan mendapatkan penguatan dan penambahan alutsista. ''Tidak-tidak. Kan semuanya sudah ada alokasinya. Nanti Menteri Pertahanan yang akan menentukan,'' katanya.

Selain itu, Panglima TNI juga tidak menutup kemungkina jika nantinya ada akselerasi atau percepatan-percepatan yang dilakukan TNI dalam pengadaan alutsista.

Moeldoko memberi contoh, Presiden Joko Widodo sempat meminta ada penambahan alutsista, khususnya pesawat BE 200 buatan Rusia. Pesawat jenis Jet Amphibi ini diharapkan bisa mempermudah TNI AU dalam melakukan patroli udara.

''Saya kira, bisa saja terjadi akselerasi seperti itu. Kemarin Presiden meniginginkan (pesawat) BE 200. Untuk itu akan segera disiapkan,'' ujarnya.

Panglima TNI menyebut, pengadaan pesawat tersebut ditargetkan bisa dipenuhi pada 2015. Setidaknya, ada tiga pesawat yang rencananya bakal didatangkan TNI AU. Namun, Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait penyediaan anggaran. ''Anggarannya ya tergantung dari Menteri Keuangan,'' ujar Moeldoko.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement