REPUBLIKA.CO.ID,MALANG—Sebagian besar alokasi dana bantuan sosial (bansos)untuk daerah akan dihapus karena dinilai tak tepat sasaran dan hanya marak digunakan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) saja.

"Tidak sesuai peruntukannya tinggi, KPK memberikan rekomendasi supaya dilakukan evaluasi," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (23/12).

Khofifah mengatakan, jika melihat berbagai APBD yang lalu anggaran pembangunan dan anggaran rutin sangat timpang. Ketika bansos tidak sesuai sasaran dan anggaran untuk percepatan produktifivitas sedikit, ia pun memilih untuk memberikan anggaran lebih banyak  bagi peningkatan produktivitas.

"Terakhir itu kisarannya 30-70 persen. Pada posisi seperti ini, hal-hal yang mestinya memberikan percepatan produktifitas masyarakat," kata Khofifah.

Ia pun makin mantap mengalokasikan ke sector produktivitas setelah temuan KPK menunjukkan berbagai bentuk penyalahgunaan dana bansos dalam pilkada. Akhirnya, ketika calon pemimpin daerah harus  memaksimalkan mobilisiasi politik, maka penyalahgunaan bansos sering dilakukan.

“Bansos tidak mencapai target yang diharapkan. Mestinya yang disasar adalah masyarakat yang tidak mampu, namun akhirnya yang disasar mengarah pada tim sukses atau tim pemenangan,” cetus Khofifah.

Ia pun emilih untuk mengevaluasi bansos dengan berbekal rekomendasi dari KPK beserta elemen masyarakat lainnya untuk kemudian menghapusnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika