REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan Riau merupakan provinsi yang terbanyak menjadi tempat terjadinya konflik agraria yang rata-rata berbentuk perampasan lahan dari petani oleh korporasi.
"Dalam catatan KPA 2014, sepuluh besar provinsi 'penyumbang' konflik agraria pertama Riau sebanyak 52 konflik agraria," kata Sekjen KPA Iwan Nurdin di Jakarta, Selasa. Setelah Riau, diikuti Jawa Timur (44 konfilk), Jawa barat (39 konflik), Sumatera Utara (33 konflik), Sumatera Selatan (33 konflik), Jawa Tengah (26 konflik), DKI Jakarta (25 konflik), Banten (20 konflik), Sulawesi Selatan (19 konflik), dan Jambi (17 konflik).
Menurut Iwan Nurdian, realitas Riau menempati posisi pertama dalam sebaran konflik agraria sepanjang 2014, menunjukkan maraknya ekspansi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang melakukan praktek-praktek perampasan tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola rakyat. Ia berpendapat hal tersebut adalah akibat dari banyaknya konsesi yang diberikan pejabat publik kepada korporasi yang berada dalam wilayah kelola masyarakat.
Selanjutnya, ujar dia, adalah seluruh provinsi di pulau Jawa yang menempati posisi tertinggi konflik agraria, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten. "Masalah agraria di Jawa memperlihatkan bahwa monopoli hutan Jawa oleh Perhutani, operasi PTPN dan proyek-proyek perluasan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan ledakan konflik agraria di Pulau Jawa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika