REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Irman Gusman menilai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK cukup baik. Menurutnya meski beberapa kebijakan yang diambil membuat Jokowi-JK tidak populer seperti kenaikan BBM, tapi hal tersebut masih bisa diterima oleh masyarakat.
Kalau ditukar secara kuantitatif, Irman menilai kinerja dua bulan kerja Kabinet Kerja Jokowi dengan nilai A- (minus).
"Kalau boleh diberikan angkanya ya bolehlah angkanya A-," ujar Irman di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/12).
Secara umum Irman menambahkan, kepemimpinan Jokowi memberikan harapan baru bagi masyarakat. Harapan ini diakui Irman yang juga dirasakan DPD.
Sebagai ketua lembaga daerah tertinggi itu, Irman menerima kebijakan Jokowi yang ingin melakukan penghematan, sikap kesederhanaan, dan keinginan transparansi.
Karena itu, sebagai partner kerja presiden, DPD siap membantu memberikan masukan dan sarana konsultasi. Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaerahan.
"Karena tidak mungkin kita membiarkan pemerintahan berjalan sendiri. Sekarang ini semuanya kekuasaan terdistribusi sebagian ke pemerintah kota, DPR, DPD, pemerintah daerah. Yang penting bagaimana presidennya bertindak sebagai konduktur bisa mengarahkan anak buahnya bergerak ke arah yang sama," katanya.