REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah perlu membuat regulasi khusus untuk membatasi pertumbuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum asing di Indonesia guna lebih mempercepat bisnis bahan bakar domestik.
"Kalau tidak dibuatkan regulasi khusus maka Petronas, British Petrolium (BP), atau Shell dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing lainnya akan menguasai pasar domestik, dibanding Pertamina," kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih, Senin (22/12).
Menurut Sri Adiningsih, SPBU milik asing akan lebih agresif mengincar peluang pasar Indonesia seiring dengan adanya pengurangan subsidi BBM bersubsidi saat ini. Melalui kesempatan itu, kata dia, SPBU asing akan menawarkan harga yang lebih kompetitif serta pelayanan yang lebih maksimal.
"Jangan sampai pengurangan subsidi yang mengakibatkan kenaikan BBM justeru dimanfaatkan oleh asing," kata guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini.
Dengan potensi itu, menurut Sri, pemerintah perlu mendorong PT Pertamina (persero) untuk meningkatkan daya saing, serta memberikan insentif bagi pengusaha ritel migas lokal atau SPBU agar mampu memberikan pelayanan lebih baik.
Hal itu, kata dia, penting diupayakan sebab pembatasan terhadap SPBU asing tidak akan maksimal dilakukan mengingat Undang-Undang (UU) Migas masih memberikan keleluasaan retail perusahaan migas asing itu berekspansi di dalam negeri. Apalagi, kata dia, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 akan semakin mempersempit pembatasan itu.
"Pertamina perlu terus berbenah agar jangan sampai SPBU di daerah-daerah dikuasai asing," kata dia.
Selain memperkuat SPBU lokal, pemerintah juga perlu menguatkan sektor usaha lokal lainnya. Hal itu guna mengurangi ketergantungan Indonesia dengan perekonomian asing.
"Sebab dengan kuatnya ketergantungan Indonesia dengan asing di bidang ekonomi, maka volatilitas rupiah akan terus-menerus tinggi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
