REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-JK dipengaruhi oleh elite politik. Andi mengatakan, karena kebijakan adalah produk politik, maka wajar jika proses pengambilannya dipengaruhi elite politik.

"Pasti betul, kebijakan kan adalah politik, pasti ada pengaruh elite politik. Menteri itu elite politik, eselon satu itu elite politik. Masa enggak dipengaruhi oleh siapa-siapa," kata mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK tersebut di Istana Negara, Senin (22/12).

Saat disinggung mengenai pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pemerintahan Jokowi, Andi menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Dia menjelaskan, sejak awal Jokowi telah berkomitmen untuk membangun interaksi dengan tokoh-tokoh politik dari partai yang mendukungnya. Karena itu, menurut Andi, sebagai presiden yang diusung partai politik, wajar jika presiden berkomunikasi dari dua tokoh tersebut sebelum mengambil kebijakan.  "Jadi kalau Pak Jokowi tidak melakukan komunikasi dengan Ibu Mega dan Pak Surya Paloh, tapi lebih berkomunikasi dengan Pak Ical atau Pak Prabowo baru bingung," kata dia.

Cyrus Network merilis hasil survei mereka yang menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap kebijakan Jokowi dipengaruhi elit politik. Sebanyak 83 responden menyatakan Jokowi terpengaruh Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh. "Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan mempengaruhi presiden ketujuh itu dalam penentuan kabinet dan kebijakan," ungkap Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi dalam konferensi pers mengenai Rating Pemerintahan Jokowi-JK di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Ahad (21/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika