Ahad 21 Dec 2014 00:06 WIB

Papua Dijadikan Lumbung Pangan Nasional

Pekerja mengangkut logistik yang akan dikirim ke wilayah Wasior menggunakan kapal di dermaga TNI AL, Manokwari, Papua Barat, Rabu (3/12).
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Pekerja mengangkut logistik yang akan dikirim ke wilayah Wasior menggunakan kapal di dermaga TNI AL, Manokwari, Papua Barat, Rabu (3/12).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencanangkan program 'Papua sebagai lumbung pangan Nasional', melalui  pengembangan industri berbasis komoditas di wilayah tersebut.

"Potensi alam disana (Papua) sangat bagus untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur, dan buah-buahan. Sehingga sangat layak dijadikan industri komoditas," ungkap Menteri Desa Marwan Ja’far, Sabtu (20/12).

Menurut Marwan, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai pasar di wilayah Papua. Sebab, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Papua selama ini meningkat hingga 9,6 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Namun, peranan wilayah Papua dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai pasar barang dan jasa secara nasional mengalami penurunan dari  2,0 persen pada 2009, saat ini menjadi 1,6 persen," terangnya.

Selain akan dijadikan lumbung pangan, pihaknya juga akan mendorong agar dilakukan pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit.

Selain itu, Papua juga termasuk wilayah yang akan dijadikan lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia. Harapannya, pada 2019 nanti Papua mengalami pertumbuhan ekonomi. Target kita rata-rata di dua provinsi wilayah Papua bisa mencapai 15,8 hingga 18,6 persen.

Marwan juga menegaskan, program yang menjadi bagian dari proses pembangunan Papua itu diharapkan lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

"Kita ingin semua lapisan masyarakat disana terlibat, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh semua warga Papua," ujar Marwan.

Dengan begitu, lanjut Marwan, ketimpangan pendapatan antar golongan atau Gini Ratio masyarakat Papua yang belakangan mengalami kenaikan dapat ditekan.

Gini Ratio di wilayah Papua cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hingga 2013 lalu kesenjangan antargolongan di Provinsi Papua Barat sebesar 0,431 sedangkan di Provinsi Papua 0,442. Ini tentu lebih tinggi dari Gini Ratio Nasional 0,413.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement