REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau partai politik segera menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinannya. Agar bisa ikut serta dalam pilkada serentak yang tahapannya diperkirakan dimulai akhir Feberuari 2015.
"Kami berharap sebelum pendaftaran bakal calon sekitar akhir Februari tidak ada konflik internal partai. Tidak hanya di pusat tapi di daerah juga," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Jumat (19/12).
Menurut Ferry, dalam tahapan pencalonan pilkada biasanya KPU provinsi dan kabupaten/kota meminta informasi ke DPP siapakah pengurus yang sah di provinsi atau kabupaten/kota bersangkutan. Surat dari DPP tersebut merupakan surat sesuai kepengurusan yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM. KPU di daerah mengacu pada surat dari DPP dalam memverifikasi pencalonan kepala daerah.
"Problemnya sekarang ketika DPP terjadi dualisme. Ini akan kami coba bahas lebih lanjut tentunya dengan Kemenkumham," jelas Ferry.
Jika konflik kepengurusan partai tidak kunjung selesai, Ferry mengkhawatirkan hal tersebut akan berimplikasi kepada KPU. Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, menurut dia tidak sedikit KPU daerah yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena mengesahkan pencalonan dari salah satu kubu kepengurusai partai.
"Implikasinya banyak. Bisa jadi kami dietikkan, karena tahun lalu banyak KPU di-DKPP-kan karena persoalan pencalonan," ujarnya.
Selain itu, dualisme kepemimpinan parpol juga dikhawatirkan berdampak buruk bagi kelancaran penyelenggaraan pilkada. Kata Ferry, kelompok yang kecewa memiliki kecenderungan menyalahkan atau menyerang KPU.
"Ada pihak yang tidak puas, mereka menyerang KPU," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
