Kamis 18 Dec 2014 23:06 WIB

Kebijakan Menteri Anies Soal kurikulum Seperti Tukang Reparasi Jok

Red: M Akbar
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memberikan keterangannya kepada wartawan terkait penghentian pelaksanaan kurikulum 2013 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (5/12).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memberikan keterangannya kepada wartawan terkait penghentian pelaksanaan kurikulum 2013 di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (5/12).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Algooth Putranto, menilai kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan soal Kurikulum 2013 mirip tukang reparasi jok.

”Mirip tukang reparasi jok. Yang dipedulikan soal kulit luarnya. Isinya ya gitu-gitu saja. Saya,kita termasuk pak Anies sampai Presiden ini kan produk pendidikan Indonesia. Sudah terdidik ganti menteri, ya ganti kurikulum,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada ROL, Kamis (18/12) di Jakarta.

Komunikasi Menteri Anies dalam hal pembatalan Kurikulum 2013, menurut Algoth, tergolong lebih mengendepankan laku seorang politisi karena dasar pengambilan keputusan tidak diambil pada waktu yang tepat. ''Alasan tidak jelas dan tidak tegas dalam sisi solusi,'' katanya.

Algooth menyebut kebijakan yang diambil Menteri Anies tidak tepat dan tidak jelas karena Kurikulum 2013 baru berjalan setahun bahkan di lapangan banyak sekolah yang belum menerima buku.

Selain itu, terdapat tanda tanya besar kapan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan. Mengingat Menteri Anies resmi diangkat hingga keputusan pembatalan kurikulum dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Sementara soal poin terakhir, dalam pengambilan keputusan Anies terlihat ragu dalam memutuskan apakah kurikulum benar-benar dibatalkan lalu kembali pada kurikulum lama ataukah kurikulum 2013 diberlakukan terbatas.

Padahal Menteri Anies yang memiliki rekam jejak seorang akademisi yang mumpuni seharusnya dapat dengan tegas dan lugas membeberkan dasar pengambilan keputusan tersebut sehingga tidak menimbulkan silang pendapat.

 

”Karena dasar keputusan tidak jelas, wajar kalau kemudian muncul protes dari pihak pengajar. Kalau murid, seperti saya, pak Anies dan Anda alami dulu ketika jadi murid tiap ganti kurikulum paling ya pasrah menerima nasib,” tutur pria yang pernah menimba ilmu di Universitas Paramadina ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement