REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin memperluas pemanfaatan sistem online atau yang disebut e-katalog oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem online ini juga dinilai mampu menyerap anggaran sesuai target.
Rencananya sistem online ini pertama akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam melakukan proses pengerjaan pengerukan kali dan sungai di seluruh Jakarta.
"Kita maunya semua ingin di e-katalog biar cepat," kata Ahok sapaan akrab Basuki setelah menggelar rapat dengan DPU di Balai Kota, Kamis (18/12).
Dengan demikian kata Ahok dengan cara e-katalog tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak menyerahkan proses pengerukan kali dan sungai ke swasta.
"Terus kita tidak mau lagi menswastakan untuk ngeruk-ngeruk sungai, kali di Jakarta," katanya.
Menurut mantan bupati Belitung Timur itu, jika pengerukan kali dan sungai dilakukan swasta maka dipastikan pengerjaannya terhambat.
"Karena itu tipu menipu. Jam kerjanya gimana? Ngaduk-ngaduk lumpur juga susah kita debatkan," katanya.
Selain itu dengan menggunakan sistem e-katalog proses pekerjaan masing-masing SKPD juga menjadi mudah. Pasalnya SKPD bisa membeli prodak barang dan jasa melalui yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa melalui tender.
"Sehingga masyarakat bisa lihat alat berat di mana, kerja apa enggak. Jadi, lama-lama semua bisa diawasi orang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
