REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. Jika tiba-tiba mencalonkan diri, menurutnya sama artinya Jokowi tidak konsisten dengan sikapnya sebagai orang pertama yang mengusulkan Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai ketum PDIP.
"Kalau Jokowi yang memulai mengusulkan Ibu Mega terus tiba-tiba Pak Jokowi mau mencalonkan diri sebagai calon ketum tentu beliau menjilat ludahnya snediri. Tentu tidak etis, tidak patut sebagai kader parpol," kata Basarah di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (16/12).
Pada saat rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Semarang bulan September lalu, menurut Basarah, usulan agar Megawati kembali menjabat sebagai ketum PDIP dilontarkan pertama kali oleh Jokowi. Dalam sambutannya, Jokowi meminta Megawati kembali memegang tampuk kepemimpinan PDIP periode 2015-2020.
Usulan Jokowi tersebut, langsung diamini oleh semua kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Disepakati, lanjut Basarah, pada kongres ke-IV tahun depan akan ditetapkan dan dilantik Megawati sebagai ketua umum.
"Ibu Mega sudah ditetapkan sebagai satu-satunya calon ketua umum dalam rakernas. Kongres April 2015 nanti tinggal menetapkan dan mengesahkan saja beliau sebagai ketum," ujarnya.
Jika kemudian muncul aspirasi masyarakat melalui jajak pendapat tentang peluang Jokowi sebagai ketum, menurut Basarah itu hal yang biasa.
Lembaga survei Cyrus Network merilis survei yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) paling pantas menjadi ketua umum PDIP ketimbang Megawati Soekarnoputri. Namun dipastikannya hasil survei tersebut tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi internal PDIP. Apalagi mempengaruhi pimpinan PDIP ke depan.
"Survey Cyrus tidak akan memberikan pengaruh politik signifikan terhadap internal PDIP termasuk dalam menentukan ketum," ungkapnya.
Selain itu, Basarah melanjutkan, sebagai presiden Jokowi memiliki komitmen terkait jabatan pemerintahan dan partai poliitk. Jokowi mengeluarkan aturan pelarangan rangkap jabatan di posisi eksekutif partai.
"Logika sederhananya kalau menteri saja yang tugasnya sektoral dilartang rangkap jabatan di parpol, bagaimana presiden yang begitu luas ruang lingkupnya," kata dia.
Karena itu, Basarah yakin Jokowi tidak akan melanggar aturan dan kebijakan yang telah dibuatnya sendiri. Sebagai presiden Jokowi diyakini tidak akan mau merangkap jabatan sebagai ketua umum PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika